Redaksi Bidik News 
Bidik News Today.Com (Simalungun) – Sebelum memulai untuk melakukan aksi unjuk rasa kekantor kepala desa (Pangulu), ratusan warga Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun ini menutup akses jalan masuk ke Nagori (Desa) mereka.
Penutupan jalan ini dilakukan masyarakat setempat untuk menghadang kehadiran petugas medis Covid-19 yang rencananya akan melakukan rapid tes lanjutan kepada warga Tanjung Hataran, Senin (29/6).
Setelah ditunggu-tunggu beberapa lama, namun petugas medis yang ditunggu tidak hadir untuk melakukan Rapid test lanjutan terhadap ratusan warga Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun.
Akhirnya ratusan massa ini pun sepakat mendatangi kantor kepala desa (Pangulu) Tanjung Hataran untuk mempertanyakan nasib keluarga mereka yang dinyatakan positif Covid-19.
Selain mempertanyakan itu, ratusan massa juga menanyakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diduga ada indikasi pungli serta tidak tepat sasaran.
Massa yang berjalan kaki dari lapangan menuju kantor Pangulu , langsung disambut Camat Bandar Huluan Masra yang tampak didampingi Pangulu Tanjung Hataran.
Kedatangan massa ini dikawal pihak Kepolisian dan Satpol PP serta petugas dari Kodim 0207/Simalungun.
Dalam orasinya, salah satu warga Nuramah yang ikut berunjuk rasa dengan tegas mengatakan, menolak nasi kotak yang dibagikan kepada warga oleh petugas Gugus Covid-19.
Ibu Rumah tangga ini juga mengatakan,”bahwa kami bersepakat untuk menolak rapid tes lanjutan yang kedua kalinya oleh pihak petugas medis terhadap warga Tanjung Hataran”Ujar salah seorang warga.
Ibu ini menilai rapid tes itu tidak sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19,”karena setelah dirapid tes warga tidak diberitahu apa penyakitnya tiba-tiba sudah diangkut ke Rumah Sakit untuk dilakukan isolasi ke Rumah Sakit Umum milik Pemkab Simalungun yang berada di Perdagangan”, ucap ibu ini dengan penuh kesal yang disambut teriakan dari massa pengunjuk rasa.
Terkait nasi kotak yang ditolak, Nuramah yang mewakili massa berunjuk rasa mengatakan kepada Camat dan Pangulu, Bahwa warga tidak membutuhkan hal itu.
Tetapi kami semua yang hadir disini menginginkan agar pasien yang diisolasi segera dipulangkan mengingat pasien sudah lewat 14 hari diisolasi.
Selain itu, Nuramah juga mempertanyakan “bantuan BLT DD yang penyalurannya oleh Pangulu dinilai tidak tepat sasaran dan ada indikasi terjadinya dugaan pungli”, ujar ibu ini di hadapan ratusan massa yang disambut dengan tepuk tangan dan teriakan dari massa.
Hal yang sama juga disampaikan oleh warga lainnya bapak Erik bahwa merweka meminta kepada ibu Camat Bandar Huluan agar menyampaikan aspirasi massa yang berunjuk rasa ini kepada ketua Gugus Covid-19.
“Kalau memang pasien itu sudah sembuh segera dipulangkan, karena protokol kesehatan Covid-19, menyatakan pasien yang reaktif Covid-19 dirawat hanya 14 hari. Saudara kami sudah lebih dari 14 hari diisolasi di Rumah Sakit Perdagangan” cetusnya di hadapan massa.
Erik juga memohon kepada ibu Camat, akibat warga diisolasi ini, warga Tanjung Hataran sudah susah untuk melakukan aktifitas untuk mencari nafkah.
“Bukan itu saja, warga Tanjung Hataran juga kalau keluar dari Nagori ini menjadi ’dikucilkan’”, keluh bapak Erik yang mengaku mertuanya ikut diisolasi di Rumah Sakit Perdagangan.
Pangulu Tanjung Hataran bapak Rusli yang dihujati tuntutan warga menyampaikan akan menampung aspirasi ini bersama ibu Camat selaku orang tua kita di kecamatan ini.
Setelah warga selesai berorasi Massa, Camat Bandar Huluan mengatakan akan segera berangkat ke kantor Gugus Covid-19 jalan Asahan untuk menyampaikan tuntutan warga yang berunjuk rasa ini.
Setelah mendengar penjelasan dari Camat Bandar Huluan ratusan massa membubarkan diri dan meninggalkan kantor Pangulu Tanjung Hataran. (B.13.HASUDUNGAN)
Editor : Andi Harta Purba, SP
