Redaksi Bidik News BidikNewsToday.Com (Simalungun) – Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila (PP) kabupaten Simalungun ‘turun’ ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Negeri Simalungun (Kejari) pada hari Jumat (27/5), sekira pukul 10.00 Wib.
Massa Sapma PP Simalungun yang berjumlah sedikitnya 50 orang tersebut menyuarakan aksinya dengan mendesak pihak Kejari agar segera mungkin mengusut beberapa laporan pengaduan mereka terkait ‘bobroknya’ Dinas Pendidikan kabupaten Simalungun.
Dengan pengawalan ketat dari pihak Polres Simalungun, Cavin Tampubolon menyuarakan orasinya.
“Kami (Sapma PP Simalungun) meminta dan mendesak pihak Kejari Simalungun agar segera mengusut laporan pengaduan yang telah kami layangkan beberapa waktu lalu,” bilang Cavin dengan lantang di hadapan personil kepolisian dan pihak Kejari.
“Saat ini kita tau bahwa Dinas Pendidikan Simalungun sedang bermasalah dan kita tidak ingin dunia pendidikan tercoreng akibat ulah orang orang yang tidak bertanggungjawab,” lanjut Cavin.
Parlindungan Sirait selaku ketua Sapma PP Simalungun dalam orasinya menekankan agar pihak Kejari mau dan berani melaksanakan tugasnya.
“Kami sebagai warga dan masyarakat berhak melakukan pengawasan atas apa yang terjadi di Simalungun, kebijakan dan tindakan yang kami anggap menyalahi kami juga berhak melapoŕkannya,” tandas Parlin.
“Baru baru ini ada 49 SD di Simalungun yang pada tahun 2021 tidak mendapat penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap ke 3 dan justrunya ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi adik adik kami pelajar, panggil dan periksa kapala sekolahnya serta pihak dinas pendidikan karena kami menduga ada penyalahgunaan dana disitu yang mengakibatkan permasalahan di laporan pertanggungjawabannya,” terang Parlin.
“Selain itu, kami juga mendesak agar pihak Kejari untuk mengusut dugaan monopoli yang dilakukan oleh oknum D. Sinaga di bidang buku dan pengadaan lainnya, kami minta agar Kejari memeriksa D. Sinaga dan Zochson Silalahi yang diketahui masih ada hubungan keluarga,” sambungnya lagi.
“Selanjutnya kami meminta agar Kejari Simalungun tidak ‘berdiam diri’ atas apa yang bari terjadi dan mencederai duni pendidikan Simalungun, adanya informasi yang meluas ‘penyekapan’ Kadis di salah satu hotel karena adanya Fee Proyek, periksa Zochson dan semua orang yang terlibat di dalamnya,” pungkas ketua Sapma tersebut.
Kehadiran Puluhan Sapma PP Simalungun tersebut diterima oleh Billin Sinaga selaku Kasubbag Pembinaan Kejari Simalungun.
“Semua laporan pengaduan yang disampaikan oleh Sapma terkait semua yang sudah dinyatakan tadi telah kami proses dan saat ini masih sedang dalam proses, mari kita tunggu perkembangannya secepat mungkin dan kami sangat berharap bantuan dari semua pihak,” kata Billin mengakhiri.
Aksi unjuk rasa yang berjalan damai tersebut diakhiri dengan penerimaan dan penandatanganan yang dilakukan oleh Billin Sinaga pada pernyataan sikap Sapma PP Simalungun.
Saat di konfirmasi Kepala Dinas Infokom Kabupaten Simalungun, ia sependapat dekan apa yang telah dikatakan oleh Kasubbag Pembinaan Kajari Simalungun.
“Sepanjang pengaduan sudah disampaikan resmi kekejaksaan dan menurut kejaksaan sedang ditingkat proses, maka kita serahkan saja pada pihak APH, kami sependapat dengan komentar Kassubag pembinaan kejaksaan Simalungun kita tunggu proses perkembangan selanjutnya yg dilakukan pihak kejaksaan selaku APH”, ujar Kadis Infokom Simalungun itu. (B.03.HARTA).
Editor : Hendra Silitonga.
